Pembayaran Bantuan Sembako Harus Diverifikasi Polisi dan Kejaksaan


Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Toba, Darwin Siagian, meminta masyarakat berpikir positif dan jangan percaya kepada berita yang tidak benar terkait dengan bantuan sembako untuk masyarakat.

Berikut penjelasan Darwin Siagian, yang juga Bupati Toba, kepada para wartawan pada 4 Mei 2020 di posko Gugus Tugas di depan kantor bupati di Balige:

Di media ada saya baca bahwa ada katanya korupsi di Dinas Sosial. Apa yang dikorupsi? Uangnya saja masih belum dipakai, uangnya masih di Keuangan, di mana dia korupsinya? Tolong disampaikan kepada masyarakat supaya kita ini berpikiran positiflah. Belum apa-apa sudah dibilang korupsi.

Kami selalu minta pendampingan dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Apa yang saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu, besok akan saya laporkan lagi kepada kejaksaan dan kepolisian. Nanti pembagian bantuan sembako ke depan, termasuk administrasi pembayaran, sebelum diverifikasi oleh kejaksaan dan kepolisian, tidak boleh dibayar oleh Dinas Sosial. Harus selesai dulu verifikasi dari kejaksaan, selesai verifikasi dari kepolisian, baru dilakukan pembayaran. Jadi, sekali lagi, saya harapkan mari kita berpikir positif.

Bupati Toba Darwin Siagian

Kemudian tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa ini tanggap darurat, pasti ada yang terlewatkan dan tidak valid, tolong kita sama-sama mengerti. Kemarin juga di DKI Jakarta dari 1.300.000 paket sembako yang disalurkan, ada 1,28 persen yang tidak sesuai, itu juga menjadi masalah. Jadi, kalau ada kesalahan, ada kesilapan, yang pasti itu bukan unsur kesengajaan. Ini namanya darurat, belum ada yang mengerjakan ini sebelumnya. Untuk memverifikasi data saja kita sudah lebih dari sepuluh hari, dan hari ini baru tuntas. Makanya tadi kita panggil camat-camat.

Sekali lagi, tolong disebarluaskan kepada masyarakat, lihat keinginan kita, lihat kemauan kita, lihat kerja keras kita. Supaya masyarakat ini terdidik, jangan berpikiran negatif.

Terkait dengan Covid-19 ini, Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada kita semua, jangan sampai ada masyarakat kita yang kelaparan atau tidak bisa makan karena kehilangan pekerjaan. Selama dua minggu ini kita berkutat ke sana sini masalah data. Cuma perlu kami informasikan, ini statusnya tanggap darurat, pasti ada yang kurang di sana sini. Untuk itu, kami mohonkan kepada seluruh masyarakat di Toba, kalau ada yang tidak tepat sasaran atau ada yang belum menerima bantuan dan lain sebagainya, kami sarankan untuk selalu menyampaikan kepada lurah, kepala desa, camat, atau Sekretaris Gugus Tugas, maupun melalui Dinas Sosial.

Sampai dengan sekarang, sembako yang sudah kita bagikan itu berjumlah 4.021 paket. Yang sudah kita bagikan kepada pegawai honorer di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 2 paket, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 4 paket, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu sebanyak 5 paket, Dinas Lingkungan Hidup 99 paket, Dinas Pertanian 37 paket, Satpol PP 137 paket, rekan-rekan wartawan 156 paket, para pelaku seni dan pekerja katering dan lain-lain sebanyak 300 paket, guru paud dan guru TK sebanyak 78 paket.

Sebanyak 2.613 paket kepada masyarakat di 6 kelurahan di Balige, 1 kelurahan di Laguboti, 1 kelurahan di Sigumpar, 3 kelurahan di Porsea, 1 kelurahan di Ajibata, dan 1 kelurahan di Habinsaran.

Untuk pendamping Kelompok Usaha Bersama sudah didistribusikan di 5 kelompok, sehingga total dari APBD kita yang telah didistribusikan sampai dengan sekarang adalah sebesar 3.736 paket.

Bantuan TPL yang sudah terdistribusi 465 paket. Ini kita peruntukkan kepada guru-guru harian SMP, honorer komite. Sisa 35 paket masih ada di rumah dinas Bupati, nanti akan kita distribusikan juga semuanya, sehingga total bantuan dari TPL sebesar 500 paket akan terdistribusi segera.

Kemudian kita sampaikan juga bahwa program-program yang sekarang akan mulai berjalan, mudah-mudahan minggu ini, yaitu dari Kementerian Sosial berupa program PKH sebesar 4.075 KK, ditambah kemarin setelah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial 669 KK menjadi 4.744 KK.

Kemudian program sembako yang selama ini telah berjalan dari Kementerian Sosial yaitu 6.021 keluarga penerima manfaat (KPM). Kemarin setelah saya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ada penambahan lagi 3.136 KPM sehingga total penerima sembako untuk Kabupaten Toba menjadi 9.157 KPM. Perlu kami sampaikan bahwa program sembako ini penyalurannya lewat Bank Mandiri melalui E-Warung, kurang lebih Rp200.000 per bulan dikali 12 bulan.

Kemudian program bantuan sosial tunai (BST), yang dulu disebut bantuan langsung tunai, dari Kementerian Sosial atas perintah Presiden yaitu sejumlah 15.729 KK. Yang sudah valid sampai dengan sekarang 12.800, yang sedang proses 2.929, sehingga total penerima BST dari Kementerian Sosial sebesar Rp600.000 per bulan yaitu 15.729 KK. Total bantuan dari Kementerian Sosial untuk Kabupaten Toba dalam rangka PKH, program sembako, dan bantuan sosial tunai berjumlah 29.630 KK.

Tadi kita baru selesai konferensi video bahwa Pak Gubernur merencanakan akan membagi juga sembako dengan jumlah 22.399 paket. Kalau ini dibagi 3 berarti kurang lebih 7.465 paket dengan jumlah masing-masing dalam bentuk sembako Rp225.000 per paket selama 3 bulan untuk 7.465 penerima.

Rencana kita akan membagi dalam waktu dekat ada sejumlah 4.000 paket lagi, termasuk untuk penjaga pintu air sebanyak 109 orang, penjaga pintu bendungan 24 orang, guru SD sebanyak 939 orang, guru SMK dan SMA sebanyak 469 KK, tukang becak 270 KK, sopir angkot atau yang bekerja di kapal sebanyak 189 orang. Kemudian UKM yang terdampak yang sudah masuk datanya 970 orang. Pendeta, guru huria, dll. 377 orang. Total yang akan kita distribusikan dalam waktu dekat adalah sebesar 4.000 paket.

Tadi saya sudah panggil para camat. Data-data ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau masih ada yang belum masuk ke dalam program bantuan dari Kemensos, bantuan sosial tunai, itu nanti akan kita masukkan di bantuan desa. Kami berharap dengan adanya program ini, semua masyarakat Toba tidak ada yang kelaparan.

PEMKAB TOBA MENERIMA BANTUAN OBAT-OBATAN

Dalam jumpa pers kemarin sore di posko Gugus Tugas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, dr. Juliwan Hutapea, memerinci bantuan yang diterima oleh Dinas Kesehatan sebagai berikut:

 

– 1.102 baju pelindung, 45 baju pelindung lengkap, 11.000 sarung tangan, 28 kacamata medis, 8.000 masker, dan 15 termometer tembak dari PT Toba Pulp Lestari

– 152 alat pelindung diri (APD) dari Darwin Silalahi, tokoh masyarakat Kecamatan Tampahan

– 20 APD dan 4 termometer tembak dari PT Aquafarm Nusantara

– 4 termometer tembak dari PT Jasa Tirta

– 202 APD lengkap, 1.300 masker, 1.200 masker bedah, 140 alat uji cepat, dan 2.000 sarung tangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara

– dan sejumlah pelindung wajah dari Bank Mandiri.

Dinas Kesehatan Kabupaten Toba pun menggunakan anggarannya untuk membeli:

– 220 botol sabun antiseptik

– 257 botol cairan pembersih tangan

– 52.500 tablet vitamin C

– 2.500 tablet Citolisin 500 mg

– 30 set baju APD lengkap

– 116 buah masker N95

– 398 botol obat batuk sirup Ambroxol

– 20.000 tablet obat batuk

– 170 botol Cefadroxil

– 4.980 tablet antibiotik Cetirizine

– 50 sepatu bot karet

– dan 50 termometer tembak.

Untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea juga telah dibelikan:

– 60 set APD lengkap

– 6 buah termometer tembak

– dan 5 buah tempat tidur pasien isolasi.

Selain itu, RSUD Porsea juga memperoleh bantuan:

– 50 APD, 4 kotak sarung tangan, dan 4 kotak masker bedah dari Yayasan Hati Melayani Persada Indonesia

– 40 kotak sarung tangan dan 60 APD dari BRI

– 45 APD dari Yayasan Media Grup

– 15 APD dari Polres Tobasa

– dan 20 buah APD lengkap dari Komunitas Masyarakat Danau Toba.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, dr. Juliwan Hutapea, mengharapkan agar masyarakat tetap tenang secara psikologis dan berpikir positif dalam menghadapi pandemi virus corona. Masyarakat harus memperhatikan kondisi kesehatan dan menjaga stamina tubuh.

PENJELASAN SEKDA TOBA SOAL ANGGARAN

Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Audi Murphy Sitorus, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba sudah me-refocusing kegiatan dan merealokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerahnya. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran itu dilakukan dari dua sisi. Pertama, pemotongan anggaran Pemerintah Kabupaten Toba oleh pemerintah pusat, dan kedua, pengalihan kegiatan Pemerintah Kabupaten Toba untuk penanganan Covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Audi Murphy Sitorus saat memberikan penjelasan mengenai refocusing dan realokasi anggaran

Dijelaskan, jumlah anggaran yang di-refocusing (tidak masuk dana yang ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Toba), setelah dihitung sesuai ketentuan peraturan, kurang lebih mencapai Rp142.303.856.963. Sebesar Rp123.121.697.000 di antaranya dana yang tidak ditransfer dari pusat, dan sekitar Rp19.182.000.000 pemotongan PAD dan dana bagi hasil dari Provinsi Sumut.

“Jadi, anggaran yang tidak ditransfer dari pusat ke Pemerintah Kabupaten Toba, dan dana yang tidak akan kita peroleh lagi dari hasil PAD cukup besar dan cukup mempengaruhi kegiatan Pemerintah Kabupaten Toba untuk tahun anggaran 2020,” tegas Murphy.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2020.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Toba juga melakukan realokasi anggaran (pengalihan anggaran kegiatan) untuk penanganan Covid-19. “Untuk sementara kami menetapkan sebesar Rp21.060.524.700. Penetapannya sudah tiga kali kami lakukan dengan Peraturan Bupati, dan dari jumlah ini, hingga per tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp7.556.217.540 sudah kami realisasikan kepada organisasi pemerintah daerah (OPD) yang mempunyai kegiatan penanggulangan Covid-19. Namun peruntukannya masih untuk penanggulangan kesehatan dan jaring pengaman sosial,” terang Sekda.

Penerima dana ini antara lain RSUD Porsea sebesar Rp399.900.000, Dinas Kesehatan Rp598.735.000, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp1.115.181.000, Dinas Sosial Rp4.707.000.000. Kemudian 13 kelurahan di Kabupaten Toba sebesar Rp649.976.700, dan Dinas Kominfo sebesar Rp85.424.840 untuk pembenahan media center di lantai III Kantor Dinas Kominfo.

Mengenai dana sekretariat DPRD Kabupaten Toba yang di-refocusing sebesar Rp14.836.657.380, Audi Murphy Sitorus mengatakan, “Jadi, ini hasil refocusing anggaran, bukan ada yang disetor oleh DPRD dan dikasih ke Gugus.”