Balige, Sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) telah diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melakukan pembentukan Tim Saber Pungli di Gedung Pendopo Kantor Bupati Toba Samosir, Selasa (17/01/2017).

Bupati Toba Samosir Ir. Darwin Siagian bertindak sebagai pimpinan rapat, membuka rapat Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS PUNGLI), didampingi oleh Wakil Bupati Toba Samosir Ir. Hulman Sitorus, Kapolres Toba Samosir AKBP. Jidin Siagian, Perwakilan DPRD Toba Samosir, dan Perwakilan Dandim 0210 TU.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/5065/SJ Perihal Penegasan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/kota untuk memberantas aksi pungli di segala bidang terkhusus pada pelayanan publik.

Bupati Toba Samosir Dalam arahannya, berharap tiap anggota unit tim pemberantasan pungli dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dalam membersihkan Toba samosir dari aksi Pungli. Setiap anggota SATGAS diminta untuk melek teknologi karena sangat diperlukan dalam operasi pemberantasan pungli terutama terkait dengan data, dimana data harus benar-benar akurat. Anggota tim juga harus mengedukasi masyarakat untuk preventif dan jangan sampai terjadi tindakan tangkap tangan atau yang disebut dengan OTT. Bupati menghimbau kepada seluruh Pejabat SKPD yang menduduki jabatan sesuai dengan yang dipersyaratkan agar segera melakukan pengisian formulir Laporan Hasil Kekayaan Penyelengara Negara ( LHKPN ) dan beliau memesankan agar pejabat mengisi LHKPN dengan jujur, benar dan lengkap.

Semoga upaya yang sedang kita lakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Toba Samosir Tahun 2021, ujarnya sambil mengakhiri sambutannya. (mctobasa).