Balige, Program Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungli dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) disambut baik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
Sebagai bentuk dukungan dan pernyataan sikap, perwakilan kepala SKPD, Eselon II,III, IV dan V meneken pakta integritas yang disaksikan langsung Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian, Kapolres Tobasa AKBP Jidin Siagian, dan Kajari Tobasa Jeffry P Maukar SH yang digelar di Balai Data, Kantor Bupati Tobasa di Balige, Kamis (17/11).
Pakta integritas tersebut berisi tujuh poin, yakni, kami aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabuapten Tobasa, dengan ini menyatakan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pembrantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa pemberian hadiah bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Untuk menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, pemberian contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dijajaran pemerintah Kabupaten Tobasa serta turut menjaga kerahasiaan atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, maka saya siap menghadapi konsekuensinya.
“Kami dari Pemkab Tobasa sangat mendukung program Bapak Presiden, pungli harus dibrantas. Mini kami, bagaimana Tobasa terhindar dari pungli, baik di sekolah, puskesma, dan instansi lain harus bersih dari pungli,” tutur Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian.
Diterangkan, pihaknya juga kedepan merencanakan sistem informasi publik yang terbuka luas. Sehingga semua masyarakat bisa mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan yang berkaiatan dengan pemerintahan itu.
“Kedepan, sistem keterbukaan informasi publik secara perlahan akan kita perbaiki. Memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi kita lakukan perlahan. Awal tahun 2017 nanti, kita siapkan sefver dan perangkat keterbukaan informasi publik. Sehingga Pemkab Tobasa bisa dikontrol siapa saja, siap dikritik. Harapan kita, kedepan akan terwujud pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme,” tandasnya. (BidangKominfo/stb/ft)