Balige, Unsur Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menghadiri sosialisasi pencegahan korupsi dan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Toba samosir (Tobasa),di Aula Hotel Sere Nauli Laguboti, Selasa (21/3/2017). Kegiatan ini diprakarsai ‘Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)’ kordinator Sumut Enni M Pasaribu.
Bupati Toba Samosir Ir Darwin Siagian saat membuka sosialisasi menjelaskan kegiatan dan rencana yang telah ditetapkan pemkab Tobasa dalam hal pencegahan korupsi. Dalam kesempatannya Bupati mengharapkan, melalui kegiatan sosialisasi tersebut kiranya membawa manfaat bagi Kabupaten Toba Samosir, khususnya para peserta yang hadir.
Sebagaimana dijelaskan Enni, pelaksanaan kegiatan yang mendapat dukungan dari KPK ini, bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pejabat pemerintahan dan masyarakat. Bagaimana mencegah tindakan korup dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Serta untuk menyadarkan seluruh peserta akan bahaya yang diakibatkan oleh tindakan korup tersebut.
Enni mengapresiasi Bupati Tobasa Darwin Siagian yang merespon dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. “Jika pemimpinnya sudah turut dalam aksi pencegahan tindakan korup, maka besar harapan akan ada perbaikan bagi Tobasa, bahkan negara ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Saut Situmorang juga banyak memberikan penjelasan tentang aturan dan peraturan tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Kini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di mata hukum. Semua terang benderang, sehingga sangat diharapkan kesadaran semua pihak. Siapa saja bisa terjerat.
Saut menyatakan bahwa setiap anggaran yang masuk ke daerah, khususnya Kabupaten Toba Samosir, akan terus dipantau. Upaya pencegahan akan dilakukan. Dan, bila ada laporan yang sudah masuk ke KPK, akan ditindaklanjuti.
“Kalau sejauh ini kita memang belum melihat dimana kehilangannya. Tapi kita pantau tidak hanya di korupsinya, tetapi efisien nggak? Itu juga akan diberikan pendampingan. Oleh sebab itu, di desa kita cantumkan beberapa alamat yang bisa memberitahu ke kita. Kalau ada beberapa hal yang memungkinkan dana desa tidak tepat guna dan ada korupsinya,” terang Saut.
Dikatakan, ada banyak laporan-laporan ke KPK, khususnya dari Tobasa, tapi pihaknya harus mempelajari lebih dulu korupsinya, kerugiannya, siapa yang mengambilnya, dan ada juga informasi hanya sepotong-sepotong.
“Saya nggak bisa menyebutkan jumlahnya. Tapi, laporan-laporan itu ada. Oleh sebab itu, nanti kita minta masyarakat mengirim informasi yang lebih lengkap, yang kemudian bisa kita tindaklanjuti,” ungkapnya lagi.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Arifin Silaen, para kepala SPKD,Kapolres Tobasa, Kajari Tobasa, anggota DPRD, camat se-Kabupaten Tobasa, kepala desa se-Tobasa, kepala sekolah se-Tobasa.
Selanjutnya Saut Situmorang menyampaikan bahwa korupsi bisa terjadi disebabkan beberapa hal, di antaranya karena strategi yang salah, sumber daya manusia yang kurang, serta criminal justice system yang ada di negara saat ini masih bermasalah. Hal lain, karena kurangnya gaji, sebab korupsi bukan hanya berbicara uang.
“Saya sangat senang bisa membagi apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan. Korupsi adalah hal yang kompleks yang dimulai dari hal yang sangat sederhana. Korupsi bukan hanya di permukaan, namun juga di dasar. Sudah benarkah kita semua ini? Perlu check and balance. Jika kita tidak mau check and balance, berarti ada terjadi sesuatu,” tutur Saut.
Saut menjelaskan bahwa check and balance berlaku bagi semua, bukan hanya pemerintah kabupaten.
“Kami datang untuk membantu kepolisian dan kejaksaan. KPK dikatakan berprestasi dalam memenjarakan orang, tidak menarik. Yang menarik itu, harus berkelanjutan. Merubah prilaku seseorang itu adalah lebih baik daripada menyalahkan dan memenjarakan orang,” katanya.
Dijelaskan, di tengah hangatnya kondisi negara yang seakan berpacu dalam pemberantasan korupsi, perlu diketahui bahwa kesulitan yang terjadi, terutama dalam menjalankan dan memenuhi standard operating prosedure, dimana hal itu sangatlah penting. Hal tersebut juga dapat memicu terjadinya korupsi.
“Lalu bagaimana membangun integritas PNS yang saat ini sangat rapuh? Jawabnya standar, berani mengkoreksi kepala daerah,” terangnya.
Masih kata Saut, membangun Indonesia yang lebih baik adalah membangun jalan panjang, sehingga diharapkan untuk memulai dari yang sangat sederhana, seperti bagaimana lurah dan camat menangani sampah.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 231 kepala desa, 28 Kepala SKPD, Darmawanita, Polwan, seluruh Camat dan lurah. Dalam kegiatan ini juga dicetuskan pencanangan Desa Jujur.
Untuk itulah, lanjut Enni, dengan hastag #mulaijujurdariskarang #iniNyataKarnaSpak #PerempuanIndonesiaberaniBersuaraDemiIndonesia diharapkan mampu mendorong para kepala desa dan seluruh perangkat untuk lebih baik lagi. Terlebih untuk mewujudkan Desa Jujur sesuai dengan program nawacita untuk mewujudkan negara ini bebas dari tindakan korupsi. Kosupsi sudah cukup menggurita selama ini sehingga dibutuhkan tindakan setiap orang untuk mengembalikan marwah bangsa ini. (mctobasa)