Balige, Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak dapat berjalan baik jika hanya dilaksanakan oleh BKKBN atau OPD-KB. Karena itu, 80 orang yang terdiri dari kepala dinas, anggota DPRD dan camat se-Kabupaten Tobasa diadvokasi program KKBPK untuk Implementasi dan Intervensi Program Kampung KB di Balige (29/5/2017).
Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Toba Samosir, dr. Pontas Batubara mengatakannya saat menyampaikan laporan penyelenggaraan pada kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Senin (29/5) di Hotel Marsaringar Balige. Pemerintah, lanjutnya, mulai fokus menguatkan KKBPK melalui pelaksanaan Kampung KB. Kampung KB sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari desa/kampung dan sangat diharapkan komitmen dan dukungan lintas sektor.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen pemangku kebijakan, kepala dinas, anggota DPRD dan camat mendukung program KKBPK serta pelaksanaan Kampung KB di masing-masing kecamatan. Program KKBPK mendukung agenda prioritas Nawacita poin 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Tahun ini akan dilaksanakan Kampung KB di setiap kecamatan karena itu para kepala dinas, anggota DPRD dan camat secara bersama-sama mendukung ini. Kami yakin, suksesnya Program Kampung KB dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Tobasa,” ungkapnya pada acara yang dibuka Bupati Kabupaten Tobasa diwakili Sekda Kab.Tobasa Drs. Arifin Silaen.
Acara tersebut juga diisi penyajian makalah narasumber yakni Prof. Heru Santosa, MS,PhD dengan materi “Advokasi Program Kependudukan menuju Perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota. Dia memaparkan poin penting, yakni permasalahan kependudukan yang dialami Kabupaten Tobasa yaitu struktur penduduk didominasi usia anak-anak dan lansia (lanjut usia) perempuan, migrasi keluar meningkat, jumlah penduduk meningkat, remaja rentan masalah sosial, ekonomi dan biologis, kawin muda, berdasarkan Data Susenas 2014.
Berikutnya, dipaparkan solusi permasalahan kependudukan melalui perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK merupakan rumusan perencanaan pembangunan kependudukan jangka waktu 35 tahun ke depan, yang dijabarkan setiap 5 tahun, berisi parameter pembangunan kependudukan, isu-isu penting kependudukan, dan program kependudukan. Kemudian, materi memanfaatkan kampung KB sebagai Pilot Project pelaksanaan program lintas sektor dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dari desa, dengan memanfaatkan dukungan dana desa.
Di sesi berikutnya, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR memaparkan pelaksanaan program KKBPK dan Kampung KB, yang menjelaskan rinci program-program yang dilaksanakan.
Ada juga materi Kadis Pemerintahan Desa Kabupaten Toba Samosir Drs. Wasir Simanjuntak berjudul ‘Peran Pemerintahan Desa dalam Mendukung Program Kampung KB’ yang menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan sebagai motivator, fasilitator, mobilisator, administrator dan regulator dalam mendukung suksesnya Kampung KB. Akhir sesi, disajikan materi berjudul Intervensi Program/Kegiatan untuk Penguatan Kampung KB yang disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Toba Samosir.
Acara ditutup dengan membuat rencana tindak lanjut masing-lintas sektor terhadap pelaksanaan Program Kampung KB, antara lain BKD akan segera mengisi Sekretaris Desa yang berada di Kampung KB, Dinas Tarukim akan melakukan pembangunan jalan di Kampung KB, Dinas Perpustakaan akan membangun perpustakaan di kampung KB, Disnaker akan menyosialisasikan kampung KB di Perusahaan-perusahaan, Dinas Kesbangpol akan melakukan pelatihan pendidikan politik kepada masyarakar kampung KB, serta Dinas UMKM akan melakukan pelatihan keterampilan kepada masyarakat di Kampung KB.
“Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, semakin memperkuat komitmen dan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Program KKBPK dan Kampung KB di Kabupaten Tobasa,” tutupnya. (Mctobasa)