Porsea, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bertujuan untuk mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan,  akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, sesuai dengan aturan hukum.