Balige, MCTobasa – Tahun 2015 ini pemerintah pusat mencanangkan berbagai program untuk menumbuhkembangkan sektor pertanian. Wilayah Tobasa sendiri juga termasuk dalam program tersebut. Untuk itu diminta kepada seluruh petani agar masuk dalam kelompok tani, sebab jika tidak, petani tidak akan berhak menerima bantuan itu.
Sebagaimana penuturan Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Pemkab Tobasa Jonni Hutajulu SP, salah satu program itu adalah program Nasional kedaulatan pangan.
Menurutnya, program tersebut merukapan program Nasional untuk mengembalikan bahwa bangsa Indonesia adalah negara agraris yang menghasilkan produk pertanian dan untuk memberikan kehidupan bagi rakyatnya.
“Program Nasional kedaulan pangan itu, intinya mengarah ke swasembada pangan terutama beras,” ujar Jonni ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/2).
Diterangkan, guna mencapai program tersebut, pemerintah akan mengalokasikan berbagai bantuan, seperti perbaikan infrastruktur mencakup pertanian seperti pengembangan irigasi. Kemudian bantuan pelatihan, alat-alat pertanian, pupuk, dan penyuluh.
Untuk tahap pertama ini, kita telah menerima anggaran untuk pengembangan irigasi mencapi 5.000 hektare. Dananya mencapai Rp5,5 milliar. Target kita, dana tersebut dialokasikan ke daerah Kecamatan Laguboti atau Balige. Kalau tidak ada halangan, secepatnya akan direalisasikan pembangunannya.
“Kemudian nantinya untuk tahap kedua, kita targetkan akan mendapat anggaran untuk perbaikan irigasi untuk 7.000 hektare,” kata Jonni.
Diterangkan, untuk mendukung keberhasilan program itu, yang kedua masalah benih. Artinya perlu pelatihan sumber daya manusia untuk setiap wilayah terkait penggunaan benih, sebab penggunaan benih yang tepat merupakan faktor keberhasilan pertanian. “Jadi, setiap daerah nantinya harus mempunyai penangkar benih, tentunya yang sesuai dengan daerah itu,” katanya.
Kemudian, lanjutnya, alat-alat mesin pertanian. Sebab, untuk mencapai produksi yang tinggi, butuh alat-alat pertanian. Maka akan ada bantuan berupa hand traktor, pompa air, alat tanam benih, dan lainnya. Permohonan iniun sudah kita ajukan ke Pusat,” paparnya.
Selanjutnya, tentang ketersediaan pupuk. Pupuk selama ini menjadi persoalan yang terus menerus ada. Sehingga perlu perketatan pengawasan. Kita ingatkan para pengecer jangan main-main. Namanya program nasional, jika ada yang bermain, akan berhubungan dengan hukum. Dan yang terakhir, penyuluh pertanian. Penyuluh akan diberikan pengetahuan-pengetahuan tambahan.
“Jadi kita sarankan dari sekarang para petani untuk masuk kelompok tani, atau membentuk kelompok tani. Pastinya yang lima program tadi sudah klop. Tapi jangan asal, harus sesuai prosedur dan jangan sampai menjadi persoalan hukum,” pintanya.
Dengan program tersebut, diyakini akan menumbuhkembangkan produksi pertanian di Tobasa minimal 5%. “Harus mampu diatas target nasinal, yakni 0,3% per hektare. Itu yang perlu kita capai, dan tidak tertutup kemungkinan bukan hanya swasebada pangan, justru harus mampu mengekspor,” katanya.
Sebagaimana diketahui berdasarkan data dari DInas Pertanian, di wilayah Tobasa terdapat lokasi persawahan sekitar 19.894 hektare. Untuk tahun 2014 lalu, daerah itu mampu memproduksi 119.601,81 ton gabah, meski tahun itu terdapat lahan padi yang mengalami fuso (gagal panen) mencapai 133 hektare. (mctobasa/sesmontb/ft)